BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam kehidupan kita tidak terlepas dari norma dan hukum
yang berlaku di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis, Mulai dari
nilai, tata karma, norma hingga hukum perundang-undangan dalam pradilan dan hal
itu semua termuat dalam Rule of law (suatu doktrin hukum). Doktrin ini lahir
sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya perran parlemen dalam
penyelenggaraan Negara, serta reaksi terhadap Negara absolute yang berkembang
sebelumnya. Rule of law dalam suatu Negara dapat dilihat dari ada atau tidaknya
“kenyataan”apakah rakyat benar-benar menikmati keadilan, dalam artian perlakuan
yang adil baik semua warga Negara maupun pemerintah.
Di Negara demokrasi pemerintah yang baik adalah
pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak dasar rakyat.
Disamping itu, pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya perlu dibatasi agar
kekuasaan itu tidak disalahgunakan, tidak sewenang-wenang serta benar-benar
untuk kepentingan rakyat. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak
dasar rakyat serta kekuatan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan
bernegara yang umumnya disebut Konstitusi ( hukum dasar Negara).
Tapi kenyataannya hukum di Indonesia masih belum dilaksanakan
sebaik-sebaiknya dan penegak hukum di masyarakat sendiri juga masih kurang.
Oleh karena itu
kita sebagai generasi muda harus bisa membenahi penegakan hukum di negara kita
ini. Dalam bahasan ini dibahas supaya keadilan dapat ditegakkan, maka akan
terkait semua aspek yang ada didalamnya yang mempengaruhi dan menjadi penentu
apakah keadilan dapat ditegakkan.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah
:
1.
Definisi Rule of law ?
2.
Bagaimana prinsip-prinsip Rule of law di Indonesia ?
3.
Bagaimana terbentuknya Rule of law ?
4.
Apa fungsi Rule of law ?
5.
Bagaimana penerapan Rule of law di Indonesia ?
1.3 Tujuan
Adapun tujuan dibuat makalah ini diantaranya adalah
:
1.
Untuk mengetahui definisi Rule of law.
2.
Untuk mengetahui prinsip-prinsip Rule of law secara
formal di Indonesia.
3.
Untuk menegetahui terbentuknya Rule of law.
4.
Untuk mengetahui fungsi Rule of law.
5.
Untuk mengetahui penerapan Rule of law di Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Rule Of Law
Menurut Friedman (1959) definisi Rule of lw dapat
dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda yaitu :
1.
Pengertian Formal yaitu kekuasaan umum yang
terorganisasikan, misalnya negara.
2.
Pengertian Hakiki/materil yaitu ebih menekankan pada
cara penegakannya karena menyangkut hukum yang baik dan buruk.
3.
Pengertian Universal : sangat sulit dipastikan
karena ada perbedaan setiap masyarakat yang melahirkannya dan perbedaan rasa
keadilan.[1]
Rule of law terkait erat dengan keadilan sehingga harus
menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Rule of law merupakan suatu
legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui
pembuatan system peraturan dan prosedur yang objektif.
Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja
maupun penyelenggaraan negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan
perundang-undangan dan pelaksaan dalam hubungannya dengan segala peraturan
perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan Rule of law.
Berdasarkan bentknya sebenarnya Rule of law adalah kekuasaan public yang diatur
secara legal.
Setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam
masyarakat termasuk negara mendasarkan pada Rule of law. Dalam hubungan ini
pengertian Rule of law berdassarkan substansi atau isinya sangat berkaitan
dengan peraturan perundang-uundangan yang berlaku dalam suatu negara.
Negara hukum merupakan terjemahan dari Rule of law. Rule of law itu
sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan
konstitusionalisme. Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua
lembaga yang tidak terpisahkan.
Negara Indonesia
pada hakikatnya menganut prinsip Rule of law yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh
hukum. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum
itu sendiri dibangun ddan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena
prinsip supermasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada hakikatnya
berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu prinsip negara hukum hendaklah
dibangun dan dikembangkan menurt prinsip-prinsip demokrasi atau keadilan
rakyat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan ditafssirkan dan ditegakkan
berdasarkan kekuasaan belaka. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan
berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut UUD yang diimbangi dengan
penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat
atau demokratis.[2]
2.2 Prinsip-prinsip Rule Of Law di Indonesia
A.
Prinsip-Prinsip Rule Of Law Secara Formal
Prinsip-prinsip Rule of law secara formal tertera
dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan :
1.
Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala
bangsa…karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.
2.
….kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, ‘adil” dan makmur.
3.
….untuk memajukan “kesejahteraan umum”,… dan
“keadilan social”.
4.
….disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.
5.
“…. Kemanusiaan yang adil dan beradap”.
6.
“….kemanusiaan yang adil dan beradap”
7.
…..serta dengan mewujudkan suatu “keadilan social”
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan demikian inti
Rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat terutama keadilan
social.[3]
Penjabaran
prinsip-prinsip Rule of law secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD 1945
yaitu :
a.
Negara Indonesia adalah negara
hukum (pasal 1 ayat 3).
b.
Kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyeenggarakan peradilan guna menegaskan hukum
dan keadilan (pasal 24 ayat 1).
c.
Segala warga Negara bersamaan
kedudukan nya didalamhukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1).
d.
Dalam Bab X A Tentang Hak Asasi
Manusia, memuat !) pasal, antara lain bahwa setipa orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepasttian hukum yang adil, serta perlakuan yang ama
dihadapan hukum (pasal 28 D ayat 1).
e.
Setiap orang berhak untuk
bekerja serta mendapatt imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2).
Rule of law secara formal yaitu Negara yang memiliki
ruang gerak sempit. Negara mengurusi hal-hal sedikit sedangkan yang banyak
terutama dalam kepentingan ekonomi disertahkan kepada warga. Negara hanya
mempunyai tugas pasif yaitu baru bertindak apabila hak-hak warga negara
dilanggar atau ketertiban umum terancam.[4]
B.
Prinsip-Prinsip Rule Of Law Secara Hakiki
Prinsip-prinsip Rule of law secara hakiki(materil)
erat kaitannya dengan penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum
dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum dan
implementasi prinsip-prinsip rule of law. Berdasarkan pengalaman berbagai
Negara dan hasil kajian, menunjukkan keberhasilan “the enforcement of the rules
of law” bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa. Hal ini didukung
kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi social yang memiliki struktur
sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula. Karena
bersifat legalisme maka mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan
pembuatan system peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak
memihak, tidak personal dan otonom.
Secara kuantitatif,
peraturan perundang-undangan yang terkait rule of law telah banyak dihasilkan
di Indonesia, tetapi implementasinya bellum mencapai hasil yang optimal
sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law dirasakan masyarakat.
Dasar pijakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sejarang ini tertuang
jelas pada pasal 1(3) UUD 1945 perubahan ketiga, yang berbunyi “ Negara
indonesia adalah Negara hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini dalam pasal UUD
1945 menunjukan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa
Negara Indonesia adalah negara hukum. Dasar lain yang dapat dijadikan landasan
adalah bahwa Indonesia adaah Negara hukum dalam arti materil yang terdapat
dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut :
a.
Pada Bab XIV tentang perekonomian Negara dan
kesejahteraan social pada pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa
Negara kesejahteraan masyarakat.
b.
Pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok
pikiran dalam pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam
kesejahteraan masyarakat.[5]
2.3 Terbentuknya Rule Of Law
Latar belakang terbentuknya rule of
law di Indonesia diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan
kekuasaan pemerintahan Negara, demokrasi Konstitusional. Perumusan yuridis dan
demokrasi Konstitusional. Pada abad ke-19 rule of law muncul sebagai suatu
doktrin hukum dan bersamaan dengan itu juga muncul Negara konstitusi dan
demokrasi.
Di Indonesia, inti dari rule of law
adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan social.
Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip rule of law , yang pada hakikatnya
merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia.
Dengan kata lain, pembukaan UUD 1945 memberi jaminan adanya rule of law didalam
pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara,
karena pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Masyarakat madani adalah kondisi suatu komunitas yang jauh
dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan adalah milik
bersama. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti,
diganggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi dan sejenisnya. Oleh
karena itu, perjuangan menuju masyarakat madani pada hakikatnya merupakan
proses panjang dan produk sejarah yang abadi, dan perrjuangan melawan kezaliman
dan deminasi para penguasa menjadi cirri utama masyarakat madani.
Latar belakang
kelahiran Rule of law :
1.
Diawali adanya gagasan untuk melakukan pembatasan
kekuasaan pemerintahan Negara.
2.
Saran yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi
Konstitusional.
3.
Perumusan yuridis dan Demokrasi Konstitusional
adalah konsepsi negara hukum.
Adapun unsur-unsur Rule of law menurut AV Dicey terdiri dari :
1.
Supremasi hukum, dam artian
tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum
jika melanggar hukum.
2.
Kedudukan yang sama didepan
hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
3.
Terjamin hak-hak manusia dalam
undang-undang atau keputusan pengadilan.
Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang
demokrasi menurut Rule of law adalah :
1.
Adanya perlindungan
konstitusional.
2.
Badan kehakiman yang bebas dan
tidak memihak.
3.
Pemilihan umum yang bebas.
4.
Kebebasan untuk menyatakan
pendapat.
5.
Kebebasan untuk
berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6.
Pendidikan kewarganegaraan.
Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan
oleh “kenyataan”, apakah rakyat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan adil,
baik sesame warga Negara maupun pemerrintah. Untuk membangun kesadaran di
masyarakat maka perlu memasukkan materi instruksional rule of law sebagai salah
satu materi di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn).[6]
2.4 Fungsi Rule Of Law
Fungsi Rule of law pada hakikatnya adalah jaminan
adanya keadilan social bagi masyarakat, terutama keadilan social. Penjabarab
prinsip-prinsip Rule of law secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD 1945
yaitu:
·
Pasal 1 ayat 3
·
Pasal 24 ayat 1
·
Pasal 27 ayat 1
·
Pasal 28 D ayat 1 dan 2[7]
2.4 Penerapan Rule Of Law di Indonesia
Agar pelaksanaan rule
of law bisa berjalan sesuai dengan yang dharapkan, maka :
a.
Keberhasilan “the enforcement of the rules of law”
harus didassarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian
masing-masing setiap bangsa.
b.
Rule of law yang merupakan institusi social harus
didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.
c.
Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat
wawasan social, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dengan
negara, harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan.
Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif, yang
memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau
keperluan lain. Asumsi dasar hukum progresif bahwa “hukum adalah untuk
manusia”, bukan sebaliknya.hukum progresif memuat kandungan yang kuat. Arah dan
watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan
yang dimiliki bangsa yang bersangkutan, kembali pada hukum dan ketaatan hukum
negara yang bersangkutan itu.
Beberapa kasus dan
ilustrasi dalam penegakan Rule of law antara lain :
·
Kasus korupsi KPU dan KPUD
·
Kasus illegal logging
·
Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat
Mahkamah Agung (MA)
·
Kasus perdagangan narkoba dan psikotripika
·
Kasus perdagangan wanita dan anak-anak
Adapun negara yang
merupakan negara hukum memiliki cirri-ciri sebagai berikut :
1.
Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi
2.
Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta
tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun.
3.
Legalitas terwujud dalam segala bentuk.[8]
Dalam proses penegakan hukum di Indonesia di lakukan
oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari :
I.
Kepolisian
Fungsinya memeihara
keamanan dalam negri. Yang memiliki tugas pokok yaitu :
ü
Memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
ü
Menegakkan hukum.
ü
Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat, wewenang kepolisian adalah sebagai berikut :
1.
Mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan dan
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
2.
Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan.
3.
Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
4.
Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan
masyarakat.
5.
Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umu
dan kegiatan masyarakat lainnya.
6.
Memberikan izin melakukan pengawasan senjata api,
bahan peledak dan senjata tajam.
II.
Kejaksaan
Adapun wewenang dan
tugas kejaksaan yaitu :
ü
Melakukan penuntutan.
ü
Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
ü
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan
pidana masyarakat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
ü
Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berrdasarkan undang-undang.
ü
Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu
dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelumnya dilimpahkan ke pengadilan dan
dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.
III.
KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi )
KPK ditetapkan dengan
UU no 20tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap
pemberantasan tindak pidana korupsi.
Adapun tugas KPK
yaitu sebagai berikut :
1.
Berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi .
2.
Supervise terhadap instansi yang berwenang mlakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
3.
Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana
korupsi.
4.
Melakukann monitor terhadap penyelenggaraan
pemerintahan Negara.
Adapun wewenang KPK
antara lain :
1.
Melakukan pengawsan, penelitian, penelaahan,
terhadap instansi yang melaksanakan tugas dan wewenang dengan pemberantasan
tindak korupsi.
2.
Mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap
pelaku tindak korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan.
3.
Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan
pemberantasan korupsi.
4.
Meminta laporan instnsi terkait mengenai pencegahan
tindak pidana korupsi.
5.
Hanya menangani perkara korupsi yang terjdi setelah
27 Desember 2002.
6.
Peradilan tindak pidana korupsi tidak bisa berjalan
dengan landasan hukum UU KPK.
IV.
Badan
peradilan
a)
Mahkamah Agung (MA)
Merupakan puncak
kekuasaan kehakiman di Indonesia. MA memiliki kewenangan :
ü
Mengadili pada tingkat kasai terhadap putusan yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh peraddilan.
ü
Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang
terhadap UU.
ü
Kewenangan lain yang ditentukan undang-undang.
b)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Merupakan lembaga
peradian pada tingkat pertama dan terakhir :
ü
Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
ü
Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
ü
Memutuskan pembubaran parpol
c)
Peradilan Tinggi dan Negeri
Merupakan peradilan umum ditingkat provinsi dan
kabupaten. Fungsi kedua peradilan tersebut adalah menyelenggarakan peradilan
baik pidana dan perdata ditingkat kabupaten, dan tingkat banding di peradilan
tinggi. Pasal 57 UU No. 8 tahun 2004 menetapkan agar peradilan memberikan
prioritas peradilan terhadap tindak korupsi, terorisme, narkotika atau
psikotropika pencucian uang dan selanjutnya, tindak pidana.[9]
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Setiap negara tentu memerlukan hukum
agar tercipta keteriban didalamnya. Rule of law sangat diperlukan untuk Negara
seperti Indonesia karena akan mewujudkan keadilan. tetapi harus mengacu pada
orang yang ada didalamnya yaitu orang-orang yang jujur, tidak memihak dan hanya
memikirkan keadilan, tidak terkotori oleh hal-hal yang buruk. Aparatur penegak
hukum juga berperan penting dalam penegakkan hukum yang adil dalam suatu
Negara.
Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal
termuat dalam pasal-pasal UUD 1945. Agar kita dapat menikmati keadilan maka
seuruh aspek Negara harus bersih,jujur mentaati undang-undang, juga
berttanggung jawab, dan menjalankan UUD1945 dengan baik.
Jadi agar terciptanya kedamaian
dalam suatu Negara, perlu adanya suatu konsekuensi dalam menjalani sebuah
peraturan hukum yang ada dalam suatu Negara, yang berdasarkan pada prinsip Rule
of law, sehingga system hukum kita bisa mencapai suatu tujuan yaitu keadilan
social bagi masyarakatnya.
3.2 Saran
Sebagai warga negara yang baik kita seharusnya
menjunjung tinggi hukum serta kaidah-kaidah agar tercipta keamanan,
ketentraman, kenyamanan dan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.
BAB IV
DAFTAR PUSTAKA
Widodo,SRI, dkk.2011 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. (Jakarta:Balai Ilmu 1980).
Soekarno.2006.Filsafat
Pancasila Menurut Bung Karno. (Media Presindo : Yogyakarta.1886).
Hilter, Adolf.2008. Mein Kamf. The Philosophy of Rule of Law.Translate by Harmondswort. New York.
Gentile,Giovani.1928.The
Philosophy of The Modern State.Translate by H.W. Schneider. Oxfor: NewYork.
Soekarno.2006.
Pendidikan Pancasila. (Media Presindo : Yogyakarta).
Westergarad,J.andResler,H.1976.Class in Capitalist Society.Penguin, Harmondswort : Middx.
http://www.mediaberita.net/2012/05/pengertian-ruleoflaw-friedmandi.html
http://www.gudangmateri.com/2011/prinsi-prinsip-ruleoflaw-dan-html
http://www.scribd.com/doc/15964480/penegakan-ruleoflaw-diIndonesia.com
[1] http://www.mediaberita.net/2012/05/pengertian-ruleoflaw-friedmandi.html
[2] Soekarno.2006.Filsafat
Pancasila Menurut Bung Karno.Media Presindo : Yogyakarta.hlm 89-91
[3] Hilter, Adolf.2008. Mein Kamf. The
Philosophy of Rule of Law.Translate by Harmondswort. New York. Hlm 245-246
[4] Widodo,SRI, dkk. 2011Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. (Jakarta:Balai Ilmu 1980),hlm
201-203
[5] http://www.gudangmateri.com/2011/prinsi-prinsip-ruleoflaw-dan-html
[6] Gentile,Giovani.1928.The
Philosophy of The Modern State.Translate by H.WSchneider.Oxfor:NewYork.hlm
208-210
[7] Soekarno.2006. Pendidikan
Pancasila . Media Presindo : Yogyakarta, hlm 56
[8] Westergarad, J. and Resler,H.1976. Class in Capitalist Society.Penguin, Harmondswort:Middx, hlm 154
[9]
http://www.scribd.com/doc/15964480/penegakan-ruleoflaw-diIndonesia.com
